Peran Tokoh Masyarakat dalam Penyuluhan Pertanian

MAKALAH

PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN

“PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM PENYULUHAN PERTANIAN”

OLEH :

IQBAL JALIL HAFID

O 121 12 094

logo untad

JURUSAN PETERNAKAN

FAKULTAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

UNIVERSITAS TADULAKO

2015

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pada dasarnya, sebagai individu petani tidak mempunyai kemampuan untuk mengubah keadaan usaha taninya. Oleh karena itu, keberadaan bantuan dari luar sangat diperlukan, baik secara langsung dalam bentuk bimbingan dan pembinaan usaha maupun tidak langsung dalam bentuk intensif yang dapat mendorong petani menerima hal-hal baru dalam mengadakan tindakan perubahan. Untuk tercapainya perubahan-perubahan perilaku petani demi terwujudnya perbaikan mutu hidup perlu disampaikan melalui kegiatan penyuluhan. Oleh karena itu, pesan-pesan pembangunan pertanian yang disuluhkan harus mampu mendorong atau mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan yang memiliki sifat pembaharuan (innovativeness). Melalui kegiatan penyuluhan pertanian, masyarakat pertanian dibekali dengan ilmu, pengetahuan, keterampilan, pengenalan paket teknologi dan inovasi baru di bidang pertanian dengan sapta usahanya, penanaman nilai-nilai atau prinsip agribisnis, mengkreasi sumber daya manusia dengan konsep dasar filosofi rajin, kooperatif, inovatif, kreatif dan sebagainya. Penyuluh pertanian dapat dan harus menggunakan teknik-teknik komunikasi yang paling efektif agar sasaran mau menerapkan pengetahuan barunya itu. Melalui komunikasi yang efektif dapat menunujang keberhasilan penyuluhan pertanian.

Efektivitas penyuluhan, sangat ditentukan oleh kejelasan informasi yang disampaikan oleh penyuluhnya. Karena itu, peran tokoh masyarakat sebagai penerima informasi yang dipercaya sangat dibutuhkan. Secara konvensional, peran tokoh masyarakat atau dalam lingkup pertanian, yaitu para petani maupun peternak hanya dibatasi pada haknya untuk menerima inovasi dan dipengaruhi manfaat penyuluhan melalui metoda dan teknik-teknik tertentu sampai kepadanya dengan kesadaran dan kemampuannya sendiri mengadopsi inovasi yang disampaikan. Tetapi dalam perkembangannya, peran tokoh masyarakat tidak hanya terbatas pada fungsi menerim inovasi dan dipengaruhi hingga proses pengambilan keputusan yang telah dilakukan, tetapi harus mampu menjadi tokoh pengambil yang bijak, baik dalam menerima inovasi atau kebijakan-kebijakan yang telah disampaikan penyuluh, maupun untuk menyampaikan umpan balik atau tanggapan kepada pemerintah/lembaga penyuluhan. Namun kenyataannya masih banyak dijumpai di dalam masyarakat bahwa kegiatan penyuluhan pertanian masih dianggap kurang berhasil bahkan di beberapa tempat malah tidak berjalan. Oleh karena itu, pada makalah ini penulis memilih judul “Peran Tokoh Masyarakat dalam Penyuluhan Pertanian” karena menarik perhatian penulis untuk dicermati dan perlu mendapat dukungan dari semua pihak yang peduli terhadap dunia pertanian.

 2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas, dapat ditarik suatu permasalahan, yaitu bagaimana bentuk peran serta tokoh masyarakat dalam kegiatan penyuluhan pertanian?

 3. Tujuan dan Manfaat

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui bentuk peran serta tokoh masyarakat dalam kegiatan penyuluhan pertanian.

Manfaat yang diperoleh dalam penulisan makalah ini adalah dapat mengetahui bentuk peran serta tokoh masyarakat dalam kegiatan penyuluhan pertanian.

II. KAJIAN PUSTAKA

Penyuluhan pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup (Departemen Pertanian, 2006). Sedangkan Mardikanto (2009) menyatakan bahwa, penyuluhan pertanian adalah proses perubahan sosial, ekonomi, dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses berlajar bersama yang partisipatif agar terjadi perubahan perilaku pada diri semua stakeholder yang terlibat dalam proses pembangunan demi terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya, mandiri dan partisipatif yang semakin sejahtera secara berkelanjutan.

Penyuluhan pertanian sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum merupakan hak asasi warga negara Republik Indonesia. Sektor pertanian yang berperan penting dalam pembangunan nasional memerlukan sumberdaya manusia yang berkualitas, andal, serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan dalam melaksanakan usahanya. Dengan demikian pelaku pembangunan pertanian mampu membangun usaha dari hulu sampai dengan hilir yang berdaya saing tinggi dan berperan serta dalam melestarikan lingkungan usahanya sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Penyuluhan pertanian mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan pertanian, khususnya dalam pengembangan kualitas pelaku utama dan pelaku usaha. Penyuluhan pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya. Sebagai kegiatan pendidikan, penyuluhan pertanian adalah upaya untuk membantu menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif bagi pelaku utama dan keluarganya, serta pelaku usaha. Salah satu metoda pengembangan kapasitas pelaku utama dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang dikelola oleh pelaku utama itu sendiri (Farmers Managed Extension Activites) (Supriadi, 2012).

Sasaran dalam penyuluhan pertanian adalah pelaku utama dan pelaku usaha. Pelaku utama adalah petani beserta keluarganya atau koperasi yang mengelola usaha dibidang pertanian, wanatani, minatani, agropastur, penangkaran satwa dan tumbuhan didalam dan disekitar hutan, yang meliputi usaha hulu, usahatani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang. Sedangkan pelaku usaha adalah perorangan atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan (Departemen Pertanian, 2006). Sementara itu, penerima manfaat penyuluhan (beneficiaries) adalah mereka yang secara langsung atau tidak langsung memiliki peran dalam kegiatan pembangunan pertanian, menurut Mardikanto (2009), mereka itu dapat dikelompokkan dalam:

  1. Pelaku utama

Pelaku utama terdiri dari petani dan keluarganya yang selain sebagai juru tani, sekaligus sebagai pengelola usahatani yang berperan dalam memobilisasi dan memanfaatkan sumberdaya demi tercapainya peningkatan dan perbaikan mutu produksi, efisiensi usahatani serta perlindungan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lain.

  1. Penentu kebijakan

Dalam hal ini terdiri dari aparat birokrasi pemerintahan sebagai perencana, pelaksana, dan pengendali kebijakan pembangunan pertanian, termasuk elit masyarakat dari aras terbawah (desa) yang secara aktif dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan pembangunan pertanian.

  1. Pemangku kepentingan yang lain

Dalam hal ini adalah mereka yang mendukung atau memperlancar kegiatan pembangunan pertanian. Termasuk dalam kelompok ini adalah peneliti, produsen sarana produksi, pelaku bisnis, pers, aktivis LSM, tokoh masyarakat, artis, dan budayawan.

Dengan melihat rangkaian proses ini, untuk keberhasilannya tidak menjadi tanggung jawab Penyuluh Pertanian sepenuhnya, tapi juga peran aktif dari petani. Agar semua proses berjalan dengan lancar tanpa hambatan, komunikasi amat berperan dalam menghubungkan penyuluh dengan petani (Suradisastra, 2008).

Habitat (dalam Panudju, 1999), mendefinisikan peran serta masyarakat sebagai usaha untuk melibatkan masyarakat dalam mendefinisikan permasalahan dan usaha untuk mencari pemecahan masalah. Kunci utama dari peran serta masyarakat adalah pembentukan kerja sama berdasarkan pada kepercayaan dan keterbukaan. Peran serta masyarakat dapat dilakukan melalui perseorangan maupun kelompok. Peran serta masyarakat dalam bentuk kelompok dipandang lebih kuat dan menjanjikan. Kelompok masyarakat tersebut dapat didasarkan atas satuan wilayah, mata pencaharian, maupun adat. Menurut John M Chohen dan Uohoff dalam Parfi (2007), terdapat empat tipe partisipasi, yaitu:

  1. Partisipasi dalam membuat keputusan (membuat beberapa pilihan dari banyak kemungkinan dan menyusun rencana‐rencana yang bisa dilaksanakan dan atau layak untuk dioperasikan).
  2. Partisipasi dalam implementasi (konstribusi sumber daya, administrasi, dan koordinasi kegiatan yang menyangkut tenaga kerja, biaya, dan informasi).
  3. Partisipasi dalam kegiatan yang memberikan keuntungan.
  4. Partisipasi dalam kegiatan evaluasi dan keterlibatan dalam proses yang sedang berjalan.

Menurut Conyers (dalam Dicky, 2003), ada 3 (tiga) alasan utama mengapa peran serta masyarakat dalam pembangunan pertanian mempunyai sifat yang sangat penting, yaitu pertama, peran serta masyarakat sebagai alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, tanpa kehadirannya program pembangunan/proyek‐proyek akan mengalami kegagalan. Kedua, masyarakat akan percaya bahwa proyek dan program pembangunan, jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Ketiga, merupakan suatu hak demokrasi apabila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Peran serta dari sudut pandang pemerintah adalah melakukan sesuatu dengan biaya semurah mungkin, sehingga sumber dana yang terbatas dapat dipakai untuk kepentingan sebanyak mungkin.

Keterlibatan seseorang untuk memberikan sumbangan dalam kelompok berbeda‐beda antara anggota masyarakat satu dengan anggota masyarakat lainnya. Hal tersebut tergantung pada kemampuan fisik, pendidikan dan ketrampilan, motivasi dan kepentingan. Bentuk partisipasi partisipasi masyarakat menurut Keith Davis, yaitu berupa pikiran, tenaga, pikiran dan tenaga, keahlian, barang dan uang. Bentuk partisipasi masyarakat tersebut dilakukan dalam berbagai cara, yaitu konsultasi biasanya dalam bentuk jasa, sumbangan spontan biasanya uang atau barang, mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan donornya dari pihak ketiga, mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan didanai oleh masyarakat sendiri, sumbangan dalam bentuk kerja, aksi massa, mengadakan pembangunan di kalangan keluarga, membangun proyek masyarakat yang bersifat otonom.

Tingkat partisipasi masyarakat diperlukan untuk mengidentifikasi seberapa besar peran serta masyarakat dalam pembangunan. Peran serta masyarakat dalam pembangunan terbagi menjadi beberapa kelompok, yaitu dari non‐partisipasi sampai dengan kekuasaan warga. Arnstein dalam Panudju, (1999), membagi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan menjadi 8 (delapan), yaitu manipulasi, terapi, pemberi informasi, konsultasi, perujukan, kemitraan, pelimpahan kekuasaan, dan masyarakat yang mengontrol. Dalam tangga partisipasi di atas, Arnstein mengelompokannya dalam 3 (tiga) kelompok besar, yaitu sebagai berikut:

  1. Tidak ada partisipasi, yang meliputi peran serta pada tingkat manipulasi dan terapi.
  2. Masyarakat hanya menerima ketentuan yang diberikan (Degrees of tokenism) yang meliputi peran serta pada informing, colsultation, dan placation.
  3. Kekuasaan masyarakat (Degrees of citizen power) yang meliputi peran serta pada tingkat partnership, delegated power dan citizen control.

Peran serta masyarakat dalam kegiatan penyuluhan, yang termasuk di dalamnya kepala desa, tokoh masyarakat, dan anggota dengan kepentingan lain mempunyai peran yang besar dalam memberikan kesadaran peningkatan usaha dan inovasi pada masyarakat melalui pertemuan warga maupun pertemuan kelompok tani juga memberikan sumbangan dalam bentuk tenaga, pikiran, saran. Organisasi atau kelompok-kelompok tani mendorong partisipasi masyarakat dan pertemuan kelompok tani menjadi wadah untuk berkumpulnya masyarakat. Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai permasalahan pertanian dan juga sebagai sarana untuk menyampaikan informasi mengenai kegiatan pembagunan pertanian berkelanjutan serta program kegiatan lokal maupun nasional dari aparat kelurahan/tokoh masyarakat kepada warga masyarakat (Sadono, 2012).

Lembaga masyarakat berperan sebagai fasilitator dalam menghimpun aspirasi warga untuk melangsungkan pembangunan di wilayahnya dan menjadi lembaga yang mengkoordinir pelaksanaan proses-proses pembangunan. Berperannya lembaga-lembaga masyarakat lokal seperti itu, maka fungsi manajemen mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dapat dilaksanakan bersama-sama masyarakat, sehingga hasil pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan masyarakat merasa lebih memiliki. Di bidang pertanian, peranan kelembagaan petani (kelompok tani, gabungan kelompok tani) dalam pemberdayaan masyarakat tani melalui keanggotannya menjadi sangat strategis, mengingat seluruh aspirasi keluarga tani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan masyarakat pertanian umumnya yang tertuang dalam setiap Rencana Usaha Keluarga (RUK) dan akan terjaring ke dalam Rencana Usaha Bersama (RUB). Hal ini dimungkinkan, mengingat RUK merupakan cerminan dari RUB yang disusun berdasarkan skala prioritas dan akan terlaksana dalam bentuk kegiatan-kegiatan usaha kelompok yang mendapatkan dukungan dari Balai Penyuluhan Pertanian, Pemerintah daerah setempat maupun instansi-instansi lain yang terkait baik pemerintah maupun swasta (Beng, 2010).

III. PEMBAHASAN

Penyuluhan yang efektif ialah penyuluh pertanian sebelum melakukan kegiatan di lapangan memahami tentang permasalahan para petani (pelaku utama maupun pelaku usaha), mempersiapkan alternatif pemecahan yang harus dilakukan, apabila telah selesai melakukan penyuluhan kemudian melihat sejauhmana sasaran penyuluhan; ada perubahan pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan tahapan adopsi, inovasi dan teknologi yang dianjurkannya. Penyuluhan yang dilakukan sebaiknya dilakukan secara partisipatif, sehingga petani mampu mengemukakan pendapatnya, serta mampu menyusun rencana kegiatan yang bermanfaat bagi dirinya, keluarga, maupun lingkungannya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sutopo (1996), yang menyatakan bahwa keberhasilan penyuluhan dilapangan menurut pengalaman penyuluh, yaitu petani senang dengan keberadaan penyuluh pertanian yang memang dibutuhkan. Indikatornya, yaitu pendapatan petani meningkat, kehidupannnya sejahtera dan bahagia, begitu juga penyuluh yang berhasil, karena penyuluhannya dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan kaidah-kaidah penyuluhan yang diterapkan.

Suksesnya suatu program penyuluhan pertanian, tergantung dari aktif atau tidak aktifnya partisipasi masyarakat untuk mensukseskan program tersebut. Sehingga dalam posisi ini peran aktif tokoh masyarakat sangat penting artinya bagi kelancaran dan keberhasilan program tersebut dan tercapainya tujuan secara mantap. Kaitannya dengan peran serta masyarakat dalam penyuluhan pertanian, peranan tokoh masyarakat baik formal maupun non-formal sangat penting terutama dalam mempengaruhi, memberi contoh, dan menggerakkan keterlibatan seluruh warga masyarakat di lingkungannya guna mendukung keberhasilan pembangunan pertanian. Apalagi di masyarakat pedesaan, peran tersebut menjadi faktor determinan karena kedudukan para tokoh masyarakat masih sangat kuat pengaruhnya, bahkan sering menjadi tokoh panutan dalam segala kegiatan hidup sehari-hari warga masyarakat. Persepsi warga masyarakat terhadap program tertentu merupakan landasan atau dasar utama bagi timbulnya kesediaan untuk ikut terlibat dan berperan aktif dalam setiap kegiatan penyuluhan. Sejalan dengan pendapat Miftah Thoha (tth), yang mengatakan bahwa berbagai hal yang terjadi dan menjadi pengalaman yang kurang menyenangkan sering mengakibatkan warga masyarakat kurang mampu bersikap terbuka untuk secara jujur menyatakan persepsi dan pandangannya tentang suatu program yang diselenggarakan pemerintah.

Dengan melihat kedudukan dan peran dari seorang penyuluh pertanian (Undang-undang No 16 Tahun 2006), yaitu terangkum sebagai penyuluh pertanian dalam melakukan tugas di lapangan dengan melakukan penyuluhan, memberikan motivasi dan inovasi teknologi yang dibutuhkan oleh para petani dan keluarganya. Beberapa peran serta tokoh masyarakat, dalam hal ini adalah seorang petani/peternak, yaitu:

  1. Sebagai sasaran penyuluhan yang berkedudukan setara dengan penentu kebijakan, penyuluh dan pemangku kepentingan agribisnis yang lain.
  2. Penerima informasi dan inovasi dari penyuluh yang di dalamnya menyangkut teknologi, pengetahuan dan keterampilan melalui sistem kerja.
  3. Penerima manfaat (receiving mechanism) dari delivery system (catur sarana).
  4. Pengadopsi metode yang disarankan oleh penyuluh. Petani memiliki kesempatan mengidentifikasi kebutuhan ilmu dan keterampilan dalam melaksanakan usahataninya, dan belajar untuk menambah ilmu dan keterampilan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya ditempat yang sesuai dengan keadaan dan masalah yang dihadapi sehari.
  5. Feed-backer (menyampaikan pendapat atau umpan balik) dalam bentuk komunikasi secara langsung. Tokoh masyarakat memiliki posisi tawar yang harus dihargai untuk menerima atau menolak inovasi yang disampaikan penyuluhnya.
  6. Analisator, diartikan bahwa masyarakat mampu menganalisis dan mengambil keputusan yang rasional tentang tindakan yang akan dilakukan untuk memecahkan masalah dan memperbaiki usahataninya berdasarkan hasil lapangan.

IV. PENUTUP

Kesimpulan yang dapat diambil dari pokok permasalahan dalam makalah ini, yaitu tokoh masyarakat (petani/peternak) berbeda dengan kedudukannya sebagai “sasaran penyuluhan”, sebagai penerima manfaat, petani/peternak dan keluarganya memiliki kedudukan yang setara dengan penentu kebijakan, penyuluh dan pemangku kepentingan agribisnis yang lain. Penerima manfaat bukanlah obyek atau “sasaran tembak” yang layak dipandang rendah oleh penentu kebijakan dan para penyuluh, melainkan ditempatkan pada posisi terhormat yang perlu dilayani dan atau difasilitasi sebagai rekan sekerja dalam mensukseskan pembangunan pertanian. Para petani harus mampu bekerjasama dalam proses belajar untuk meningkatkan produktivitas usahataninya secara berkelanjutan sesuai dengan perannya sebagai sasaran penyuluhan, penerima informasi, inovasi, manfaat, mampu mengadopsi metode yang disarankan oleh penyuluh. Tokoh masyarakat juga berhak menyampaikan pendapat dan sebaiknya mampu menganalisis dan mengambil keputusan yang rasional tentang tindakan yang akan dilakukan untuk memecahkan masalah dan memperbaiki usahataninya berdasarkan hasil lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Beng, A., A. 2010. Pedoman Pemberdayaan Masyarakat Tani dalam Pengembangan Agribisnis. (online). (http://cybex.pertanian.go.id/). Diakses pada hari Minggu tanggal 26 April 2015.

Departemen Pertanian, 2006. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Jakarta.

Irawan, Dicky, 2003. Peran Serta Masyarakat dalam Penyediaan Prasarana Perkotaan melalui Community Contract di Kota Pontianak. Tesis. Tidak diterbitkan, Program Magister Teknik Pembangunan Wialayah dan Kota. Universitas Diponegoro. Semarang.

Khadiyanto, Parfi. 2007. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Mardikanto, Totok. 2009. Sistem Penyuluhan Pertanian. Program Studi Pemberdayaan Masyarakat. Program Studi Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Panudju, Bambang. 1999. Peran Serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Bandung: Penerbit Alumni.

Sadono, Y. 2012. Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabu di Desa Jeruk Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. (online). (http://ejournal.undip.ac.id). Diunduh pada hari Minggu tanggal 26 April 2015.

Supriadi, S., P. 2012. Penyuluh Pertanian Madya. (online). (http://cybex.pertanian.go.id/). Diakses pada hari Minggu tanggal 26 April 2015.

Suradisastra, K. 2008. Startegi Pemberdayaan Kelembagaan Petani. Forum Penelitian Agro Ekonomi. 26-2. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor.

Terimakasih atas kunjungan Anda. Kritik dan saran dapat disampaikan pada kotak komentar, ya! Silakan tinggalkan komentar Anda dengan sopan.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s