Kekuasaan dan Wewenang

Tugas

 SOSIOLOGI PERTANIAN

“Kekuasaan dan Wewenang”

Oleh :

IQBAL JALIL HAFID

O 121 12 094

logo untad

  JURUSAN PETERNAKAN

FAKULTAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

UNIVERSITAS TADULAKO

2015

A. Gambaran Umum Mengenai Kekuasaan dan Wewenang

Dalam ilmu Sosiologi, kekuasaan dan wewenang merupakan gejala kemasyarakatan yang umum sifatnya, dimana dan pada bentuk masyarakat bagaimanapun gejala ini selalu timbul; namun yang lebih perlu digaris bawahi disini, bahwa Sosiologi selalu memandang netral dari seperangkat gejala-gejala sosial yang menjadi obyek perhatiannya, netral dalam arti tidak menilai suatu gejala itu baik atau buruk, yang pasti gejala itu ada hidup dalam masyarakat. Walaupun kekuasaan itu senantiasa ada dalam setiap masyarakat, namun bukan berarti bahwa kekuasaan dapat dibagi rata para semua anggota masyarakat; dengan ketidak merataan ini justru kemudian timbul makna pokok dari kekuasaan, yaitu sebagai suatu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain agar menurut pada kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan.

Adanya kekuasaan tergantung dari hubungan antara yang berkuasa dengan yang dikuasai; atau dengan kata lain antara pihak yang memiliki kemampuan untuk melancarkan pengaruh dan pihak lain yang menerima pengaruh ini, dengan rela atau karena terpaksa. Apabila kekuasaan itu diterjemahkan pada diri seseorang, maka biasanya orang itu dinamakan pemimpin dan mereka yang menerima pengaruhnya adalah pengikut-pengikutnya. Bedanya kekuasaan dengan wewenang (authority atau legalized power) ialah bahwa wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang, yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat; karena memerlukan pengakuan dari masyarakat itu, maka dalam masyarakat yang sudah kompleks susunannya mengenal pembagian kerja yang terperinci, wewenang itu biasanya terbatas mengenai hal-hal yang diliputnya, waktunya, dan cara menggunakan kekuasaan itu.

Pengertian wewenang timbul pada waktu masyarakat mulai mengatur pembagian kekuasaan dan menentukan penggunaannya, namun sepertinya tidak ada satu masyarakatpun yang berhasil dengan sadar mengatur setiap macam kekuasaan yang ada di dalam masyarakat itu menjadi wewenang. Kecuali itu, tidak mungkin setiap macam kekuasaan yang ada ditangkap dalam peraturan dan sebenarnya hal ini juga tidak akan menguntungkan bagi masyarakat, andaikata hal itu terjadi. Apabila setiap macam kekuasaan menjelma menjadi wewenang, maka susunan kekuatan masyarakat akan menjadi kaku, sehingga tidak dapat mengikuti perubahan-perubahan yang senantiasa terjadi dalam masyarakat.

Wewenang hanya dapat menjadi efektif apabila didukung dengan kekuasaan yang nyata; akan tetapi sering terjadi bahwa letaknya wewenang yang diakui oleh masyarakat dan letaknya kekuasaan yang nyata, tidak di satu tempat atau di satu tangan. Di dalam masyarakat yang relatif kecil dengan susunannya yang sederhana, pada umumnya kekuasaan yang dipegang oleh seseorang atau sekelompok orang meliputi bermacam bidang, sehingga terdapat gejala yang kuat bahwa kekuasaan itu lambat laun diidentifikasikan dengan orang yang memegangnya. Sebaliknya di dalam masyarakat besar dan rumit, dimana terlihat berbagai sifat dan tujuan hidup golongan yang berbeda-beda dengan kepentingan yang tidak selalu sama, maka kekuasaan biasanya terbagi pada beberapa golongan. Karena itu terdapat perbedaan dan pemisahan teoritis dan nayata dari kekuasaan politik, militer, ekonomi, agama, dan lainnya; kekuasaan yang terbagi itu tampak dengan jelas di dalam masyarakat yang menganut dan melaksanakan demokrasi secara luas. Meskipun ada penguasa pemerintahan otokratis yang hendak memusatkan kekuasaan semua bidang dalam satu tangan secara mutlak, namun di dalam masyarakat yang kompleks ini usaha yang demikian sukar untuk diselenggarakan, yang paling memungkinkan adalah pemusatan secara sebagian, sedang kekuasaan nyata lainnya tetap dipegang oleh golongan-golongan masyarakat yang dalam proses perkembangan masyarakat secara khusus telah melatih diri untuk memegang kekuasaan itu.

Sedangkan di dalam masyarakat besar dan rumit, dimana terlihat berbagai sifat dan tujuan hidup golongan yang berbeda-beda dengan kepentingan yang tidak selalu sama, maka kekuasaan biasanya terbagi pada beberapa golongan. Karena itu terdapat perbedaan dan pemisahan teoritis dan nyata dari kekuasaan politik, militer, ekonomi, agama, dan lainnya; kekuasaan yang terbagi itu tampak dengan jelas di dalam masyarakat yang menganut dan melaksanakan demokrasi secara luas. Meskipun ada penguasa pemerintahan otokratis yang hendak memusatkan kekuasaan semua bidang dalam satu tangan secara mutlak, namun di dalam masyarakat yang kompleks ini usaha yang demikian sukar untuk diselenggarakan, yang paling memungkinkan adalah pemusatan secara sebagian, sedang kekuasaan nyata lainnya tetap dipegang oleh golongan-golongan masyarakat yang dalam proses perkembangan masyarakat secara khusus telah melatih diri untuk memegang kekuasaan itu.

B. Hakikat Kekuasaan (Power)

Kekuasaan, dalam istilah umum disebut sebagai power, diartikan sebagai suatu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut, kekuasaan itu juga mencakup baik suatu kemampuan untuk memerintah (agar yang diperintah itu patuh) dan masyarakat adat (figur kepala adat, antara kekuasaan dan wewenang). Dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang masih menyelenggarakan keberlakuan hukum adat, biasanya pada bentuk masyarakat yang masih sederhana dan jauh dari peradaban modern, dimana semua kekuasaan, pemerintahan, ekonomi dan sosial dipercayakan kepada kepala-kepala masyarakat-masyarakat hukum adat tadi untuk seumur hidup (biasanya juga berlaku pola pewarisan kepemimpinan). Karena luasnya kekuasaan dan karena besarnya kepercayaan yang menyeluruh dari masyarakat hukum adat kepada kepala-nya tadi, maka pengertian kekuasaan dan pengertian orang yang memegangnya lebur menjadi satu. Dalam bentuk masyarakat seperti ini agaknya sukar untuk membedakan batas-batas antara kekuasaan (yang tidak resmi) dengan wewenang (yang resmi) juga untuk memberikan keputusan-keputuasan yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi tindakan-tindakan pihak lainnya.

Max Weber (1958) mengatakan, bahwa kekuasaan adalah kesempatan dari seseorang atau sekelompok orang-orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauannya sendiri, dengan sekaligus menerapkannya terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan-golongan tertentu. Kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan, kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan atau kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang lain atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku (Ramlan Surbakti, 1992).

C. Unsur-Unsur Kekuasaan

Soerjono Soekanto (1983), mengambarkan beberapa unsur kekuasaan yang dapat dijumpai pada hubungan sosial antara manusia maupun antar kelompok, yaitu meliputi:

  1. Rasa takut

Perasaan takut pada seseorang pada orang lain menimbulkan suatu kepatuhan terhadap segala kemauan dan tidakan pada orang yang ditakuti tadi; rasa takut ini bernuansa negatif, karena orang tersebut tunduk pada orang lain dalam keadaan yang terpaksa. Untuk menghindari dari hal-hal yang dapat merugikan dirinya, seseorang atau sekelompok orang akan patuh atau berbuat apa saja sesuai dengan keinginan pihak yang ditakutinya. Disamping kepatuhan, adakalanya secara disadari atau tidak orang atau sekelompok orang itu meniru tindakan orang-orang yang ditakuti (disebut sebagai matched dependend behaviour). Rasa takut merupakan gejala umum yang terdapat dimana-mana, dan bila dilekatkan pada suatu pola pemerintahan negara rasatakut ini biasanya dipergunakan sebaik-baiknya dalam masyarakat dengan pemerintahan otoriter.

  1. Rasa cinta

Unsur kekuasaan dengan perasaan cinta menghasilkan perbuatan-perbuatan yang bernuansa positif, orang-orang dapat bertindak sesuai dengan keinginan yang berkuasa, masing-masing pihak tidak merasakan dirugikan satu sama lain. Reaksi kedua belah pihak, yaitu antara kekuasaan dan yang dikuasai, bersifat positif, dari keadaan ini maka suatu sistem kekuasaan dapat berjalan dengan baik dan teratur.

  1. Kepercayaan

Suatu kepercayaan dapat timbul sebagai hasil hubungan langsung dari dua orang atau lebih, satu pihak secara penuh percaya pada pihak lainnya, dalam hal ini pemegang kekuasaan, terhadap segenap tindakan sesuai dengan peranan yang dilakukannya; dengan kepercayaannya ini maka orang-orang akan bertindak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh penguasa. Unsur kepercayaan ini penting ditumbuhkan untuk melanggengkan suatu bentuk kekuasaan.

  1. Pemujaan

Suatu perasaan cinta atau sistem kepercayaan mungkin pada suatu saat dapat disangkal oleh orang lain; akan tetapi dalam sistem pemujaan, maka seseorang, sekelompok orang, bahkan hampir seluruh warga masyarakat akan selalu menyatakan pembenaran atas segala tindakan dari penguasanya, ke dalam maupun ke luar masyarakat.

D. Saluran-saluran Kekuasaan

Kekuasaan itu dilaksanakan dengan melalui saluran-saluran atau media tertentu, yaitu meliputi:

  1. Militer

Untuk melaksanakan kekuasaannya, maka pihak penguasa akan lebih banyak mempergunakan pola paksaan (coercion) serta kekuatan militer (military force), tujuan utamanya adalah untuk menimbulkan rasa takut dalam diri masyarakat, sehingga mereka tunduk kepada keinginan penguasa atau sekelompok orang yang dianggap sebagai penguasa; untuk kepentingan itu, maka seringkali di bentuk oraganisasi dan pasukan-pasukan khususyang bertindak sebagai dinas rahasia.

  1. Ekonomi

Penguasa berusaha menguasai kehidupan masyarakat dengan melakukan pendekatan-pendekatan dengan menggunakan saluran-saluran ekonomi; dengan pola penguasaan ini maka penguasadapatmelaksanakan peraturan-peraturannya serta akan menyalurkan pemerintahannya dengan disertai sanksi-sanksi tertentu. Bentuknya bisa berupa monopoli, penguasaan sektor-sektor penting dalam masyarakat, atau penguasaan kaum buruh.

  1. Politik

Melalui saluran politik, penguasa dan pemerintah berusaha untuk membuat peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh masyrakat, caranya antara lain dengan meyakinkan atau memaksa masyarakat untuk mentaati peraturan-peraturan yangdibuat oleh badan-badan yang berwenang dan sah.

  1. Tradisi

Saluran tradisi ini biasanya merupakan saluran yang paling disukai, karena ada keselarasan antara nilai-nilai yang diberlakukan dengan kebiasaan-kebiasaan atau tradisi dalam suatu masyarakat, sehingga pelaksanaan kekuasaan dapat berjalan dengan lancar.

  1. Ideologi

Penguasa-penguasa dalam masyarakat biasanya mengemukakan serangkaian ajaran-ajaran atau doktrin-doktrin, yang bertujuan untuk menerangkan dan sekaligus memberi dasar pembenaran bagi pelaksanaan kekuasaannya; hal itu dilakukan agar supaya kekuasaannya dapat menjelma menjadi wewenang. Setiap penguasa akan berusaha untuk dapat menerangkan ideologinya tersebut dengan sebaik-baiknya sehingga melembaga (institutionalized) bahkan mendarah daging (internalized) dalam diri warga-warga masyarakat.

  1. Saluran-saluran lain

Untuk lebih menyalurkan pengaruhnya, penguasa biasanya tidak hanya terbatas menggunakan saluran-saluran seperti di atas, tetapi menggunakan berbagai saluran lain, yaitu yang berupa komunikasi massa baik berupa iklan, pamflet, surat kabar, radio, televisi, pagelaran musik, atau apa saja yang dapat menarik simpati massa. Kemajuan yang sangat pesat di bidang teknologi alat-alat komunikasi massa, menyebabkan bahwasaluran tersbut pada akhir-akhir ini dianggap sebagai media primer sebagai saluran pelaksanaan kekuasaan.

E. Bentuk-bentuk Lapisan Kekuasaan

Bentuk dan sistem kekuasaan pada dasarnya selalu menyesuaikan diri pada masyarakat dengan adat istiadat dan pola-pola perikelakuannya; kekuasaan itu dianggap perlu ada dalam masyarakat didasarkan pada kekhawatiran terjadinya disintegrasi dalam masyarakat, bentuk integrasi mana yang dipertahankan oleh tata tertib sosial yang dianggap hanya bisa dijalankan oleh penguasa. Semakin banyaknya jumlah manusia, sehingga orang mulai sadar bahwa keteraturan atau ketertiban masyarakat tidak bisa menggunakan pola penguasaan di bawah satu tangan, akan tetapi harus ada pembagian kekuasaan, seperti yang dikemukakan oleh seorang ahli Sosiologi, Robert M. Mc Iver (1954), bahwa kekuasaan itu ada dalam bentuk lapisan-lapisan atau piramida. Kekuasaan bukanlah semata-mata berarti bahwa banyak orang tunduk di bawah seorang penguasa, kekuasaan selalu berarti suatu sistem berlapis-lapis yang bertingkat (hierarkis).

Mc. Iver menggambarkan kekuasaan itu dalam tiga pola umum dari sistem lapisan-lapisan atau piramida kekuasaan, yaitu:

  1. Tipe Kasta

Suatu sistem lapisan kekuasaan dengan garis-garis pemisah yang tegas dan kaku, tipe semacam ini biasanya ditemukan pad bentuk-bentuk masyarakat yang berkasta, dimana hampir tidak terjadi gerak sosial vertikal; garis-garis pemisah antara masing-masing lapisan relatif tidak mungkin di tembus. Pada puncak piramida, duduk penguasa tertinggi dengan orang-orang disekitarnya, yang didukung oleh bangsawan, tentara dan para pendeta; lapisan berikutnya terdiri dari pegawai yang bekerja di pemerintahan; lapisan yang paling banyak anggotanya adalah lapisan para petani, buruh tani yang kemudian didikuti dengan lapisan terendah yang terdiri dari para budak.

  1. Tipe Oligarkhis

Hampir seperti tipe kasta, yaitu dengan garis-garis pemisah yang tegas, akan tetapi disini dasar pembedaan kelas-kelas sosial lebih ditentukan oleh kebudayaan masyarakat; walaupun masih memuat unsur pewarisan kedudukan menurut kelahiran (ascribe status) namun anggota masyarakat diberikan peluang untuk memperoleh kekuasaan-kekuasaan tertentu, sistem yang berlaku pada masyarakat ini lebih memberikan peluang mobilitas vertikal pada warganya. Kelas menengah mempunyai warga yang paling banyak; industri, perdagangan dan keuangan memegang peranan yang lebih penting. Ada beberapa macam cara di mana warga-warga dari lapisan bawah untuk naik ke lapisan atasnya, dan juga ada kesempatan bagi warga-warga lapisan menengah untuk menjadi penguasa.

  1. Tipe Demokratis

Menunjuk pada kenyataan akan adanya garis-garis pemisah antara lapisan-lapisan yang sifatnya mobil sekali; kelahiran tidak menentukan seseorang harus dan bisa bagaimana, yang terpenting adalah kemampuannya dan kadang-kadang pula faktor keberuntungan.

 F. Jenis-jenis Basis Kekuasaan

Basis kekuasaan yang dipergunakan oleh seseorang dalam berkuasa sangat beragam jenisnya, di antaranya:

  1. Kekuasaan Rujukan (Referent Power) adalah kekuasaan yang timbul karena karisma, karakteristik individu, keteladanan atau kepribadian yang menarik. Contohnya, kekuasaan rujukan dapat terlihat dari seorang Presiden Soekarno. Soekarno memiliki power dan kharisma yang sangat besar yang menjadikannya seseorang yang penting pada zaman kemerdekaan dulu. Kharisma seorang Soekarno dapat terlihat ketika ia berpidato, saat ia berpidato tidak ada rakyat Indonesia yang berani berbicara dan semua orang tunduk mendengarkan pidatonya yang sangat berapi-api dan membakar semangat kemerdekaan saat itu. Tak hanya didalam negeri kharisma seorang seorang Soekarno terlihat, hal ini terbukti dengan banyaknya jalan raya yang diabadikan menggunakan namanya seperti di negera Mesir. Beberapa Presiden Negara besar seperti Amerika, Rusia dan beberapa Negara Arab pun sangat menghormati kharisma dan kekuasaan serta kewenangan seorang Soekarno presiden pertama Indonesia.
  2. Kekuasaan Kepakaran (Expert Power), yakni kekuasaan yang berdasarkan karena kepakaran dan kemampuan seseorang dalam suatu bidang tertentu, sehingga menyebabkan sang bawahan patuh karena percaya bahwa pemimpin mempunyai pengalaman, pengetahuan dan kemahiran konseptual dan teknikal. Contohnya, kekuasaan kepakaran dapat terlihat dari seorang dokter di sebuah rumah sakit. Seorang dokter dapat bekerja di rumah sakit memerlukan proses yang panjang yaitu dengan lamanya pendidikan yang ia tempuh di Perguruan Tinggi dan beberapa praktek lapangan yang telah ia lakukan, seorang dokter bekerja tidak hanya sendiri namun dibantu oleh beberapa asisten dokter dan suster yang memiliki kemampuan yang berbeda dan dibawah kemampuan dokter ahlinya. Asisten dan suster yang membantu dokter tersebut sangat menghormati dan mematuhi perintah dokter tersebut karena ia meyakini bahwa dokter tersebut memiliki kemampuan dan ilmu yang lebih dibandingkan dirinya. Hal ini membuktikan bahwa keahlian, kemampuan dan keilmuan yang dimiliki seorang dokter ahli mampu membuat seorang asisten dokter dan suster menjadin patuh dan tunduk terhadap setiap perintah dokter tersebut.
  3. Kekuasaan Sah (Legitimate Power), yakni kekuasaan yang dimiliki seorang pemimpin sebagai hasil dari posisinya dalam suatu organisasi atau lembaga. Contohnya, kekuasaan sah dapat terlihat dari kekuasaan dan kewenangan seorang kepala sekolah di suatu sekolah. Jabatan sebagai kepala sekolah didapat oleh seseorang berdasarkan kemampuan dan usaha yang dilakukannya. Kepala sekolah merupakan jabatan tertinggi dalam sebuah sekolah yang membawahi bawahan seperti guru dan tenaga kependidikan. Segala peraturan dan kewenangan yang dimiliki dan dikeluarkan oleh kepala sekolah menjadi suatu aturan yang harus dipatuhi tanpa terkecuali oleh semua pegawai di sekolah tersebut. Hal ini membuktikan bahwa jabatan seseorang disebuah organisasi mempengaruhi dan membuat patuh orang-orang yang bersentuhan dengan kebijakan dari orang yang memiliki jabatan tersebut.
  4. Kekuasaan Penghargaan (Reward Power), adalah kekuasaan untuk memberi keuntungan positif atau penghargaan kepada yang dipimpin. Tipe kekuasaan ini memusatkan perhatian pada kemampuan untuk memberi ganjaran atau imbalan atas pekerjaan atau tugas yang dilakukan orang lain. Contohnya, kekuasaan pernghargaan dapat terlihat dari sebuah kebijakan sertifikasi guru. Seorang guru yang telah tersertifikasi maka dapat memperbaiki kualitas ekonomi yang dimilikinya karena dengan didapatkannya sertifikasi tersebut maka gaji dan tunjangan yang dapatkannya akan meningkat dan bertambah. Kebijakan sertifikasi yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan kinerja dan produktifitas guru disekolah. Pemerintah mengharapkan dengan ditingkatkannya gaji dan tunjangan bagi guru yang tersertifikasi maka akan sebanding dengan produktifitas para guru dalam bekerja. Hal ini membuktikan bahwa penghargaan (sertifikasi) yang didapatkan oleh seorang guru dapat berakibat positif terhadap peningkatan kinerja seseorang dalam bekerja.
  5. Kekuasaan Paksa (Coercive Power), yakni kekuasaan yang didasari karena kemampuan seorang pemimpin untuk memberi hukuman dan melakukan pengendalian. Yang dipimpin juga menyadari bahwa apabila dia tidak mematuhinya, akan ada efek negatif yang bisa timbul. Pemimpin yang bijak adalah yang bisa menggunakan kekuasaan ini dalam konotasi pendidikan dan arahan yang positif kepada anak buah. Bukan hanya karena rasa senang-tidak senang, ataupun faktor-faktor subyektif lainnya. Contohnya, kekuasaan paksaan dapat terlihat dari contoh perilaku pengawasan yang dilakukan oleh seorang pengawas sekolah kepada kepala sekolah dan guru. Pengawasan yang dilakukan meliputi beberapa aspek mulai dari kinerja hingga perilaku yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam memimpin sekolah dan perilaku guru dalam mengajar dikelas. Jika dalam aktivitas pengawasan itu terlihat hal yang negatif atau buruk yang dilakukan oleh pegawai disekolah maka laporan tersebut dapat mempengaruhi jabatan yang telah dimiliki dan berbagai hukuman mulai dari pengurangan hak gaji atau tunjangan, penurunan jabatan dan mutasi tempat kerja hingga pemecatan jabatan jika pelanggaran yang dilakukannya itu sangat berat dan melanggar hukum. Hal diatas menggambarkan jika hukuman dari suatu kebijakan akan memaksa seseorang untuk tunduk dan patuh terhadap peraturan dan memaksa pegawai tersebut agar tidak melakukan hal yang negatif dan melanggar hukum serta agar meningkatkan produktifitasnya dalam bekerja.
  6. Kekuasaan Informasi (Information Power), yaitu kekuasaan yang diperoleh seseorang dengan memegang informasi penting yang dimiliki oleh orang yang kita kuasa. Contohnya, tak dapat dipungkiri jika sebuah informasi merupakan hal yang penting dalam kehidupan organisasi. Apalagi informasi itu dapat memperkuat kekuasaan seseorang disuatu organisasi atau kelompok. Sebuah informasi dapat memperkuat kekuasaan dapat digambarkan ketika seseorang yang memiliki jabatan di sebuah organisasi dan ia mengetahui rivalnya melakukan suatu kesalahan atau tindakan hukum dan dapat dijerat hukuman jika diketahui oleh orang lain, maka informasi penting tersebut dapat kita gunakan untuk menjinakkan kekuasaan rival kita di organisasi atau kelompok lain. Contoh lain dari kekuasaan informasi adalah seorang gubernur yang memiliki kekuasaan dan kewenangan sangat besar di suatu provinsi bisa terjatuh dari kursi jabatannya jika seseorang atau lembaga seperti KPK memiliki informasi atau berkas bukti korupsi Gubernur tersebut. Hal diatas menggambarkan bahwa informasi menjadi hal yang penting dalam penentu kekuasaan dan kewenangan seseorang disuatu lembaga atau organisasi.
  7. Kekuasaan Hubungan (Connection Power), yaitu kekuasaan yang diperoleh seseorang berdasarkan hubungan kekerabatan atau relasi. Contohnya, dalam menjaga jabatan yang dimilikinya seorang pemimpin pemerintahan misalnya gubernur akan memilih bawahannya seperti sekretaris, kepala dinas, kepala kasi dan pemimpin di beberapa kantornya berdasarkan hubungan kekerabatan baik itu hubungan keluarga, kolegial dan hubungan politik yang tentunya satu tujuan dan tidak akan bersikap kontra atau oposisi terhadap gubernur tersebut. Hal ini dilakukan agar setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh gubernur tersebut akan disetujui dan hal ini dilakukan guna menjaga jabatannya di pemerintahan tersebut agar bertahan lebih lama karena dengan banyaknya orang-orang yang kontra dan oposisi maka akan menghambat dan dapat berpengaruh negatif terhadap keberadaan pemimpin di sebuah organisasi pemerintahan tersebut. Hal ini membuktikan bahwa hubungan keluarga, kolegial dan hubungan politik dapat mempengaruhi seseorang dalam memperoleh jabatan disuatu organisasi.

G. Cara-cara Mempertahankan Kekuasaan

Orang atau kelompok orang yang memegang kekuasaan sadar bahwa selain kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya, dia atau mereka juga diberikan semacam fasilitas dan hak-hak tertentu yang lebih dari orang-orang kebanyakan, dan penguasa juga sadar bahwa kekuasaannya itu pada suatu waktu mungkin akan akan hilang karena berbagai sebab; atas dasar kesadarannya inilah yang biasanya menjadi pemikiran dasar bahwa sedapat mungkin dia atau mereka mempertahankan kekuasaanya, untuk tujuan itu ditempuh beberapa cara agar kekuasaan itu dipertahankan, yaitu melalui:

  1. Menghilangkan segenap peraturan-peraturan lama, yang dianggap merugikan kedudukan penguasa; peraturan-peraturan tersebut akan digantikan dengan peraturan-peraturan baru yang akan menguntungkan penguasa; keadaan tersebut biasnya terjadi pada waktu akan ada pergantian kekuasaan dari seorang penguasa kepada penguasa yang lain.
  2. Mengadakan sistem-sistem kepercayaan yang akan dapat memperkokoh kedudukan penguasa ataugolongannya, sistem-sistem itu meliputi ideologi, agama dan lainnya.
  3. Menyelenggarakan administrasi dan birokrasi yang baik, yang dianggap lebih memudahkan kehidupan orang banyak.
  4. Senantiasa mengadakan konsolidasi secara horisontal dan vertikal secara khusus penguasa dalam memperkuat kedudukannya.
  5. Dengan menguasai bidang-bidang kehidupan tertentu, misalnya menguasai bidang ekonomi dengan cara memperluas pasaran-pasaran perdagangan, menambah tenaga kerja, menaikan produksi, mengadakan perlindungan terhadap barang-barang produksi dan sebagainya; hal ini biasanyadilakukan dengan cara damai.
  6. Menguasai bidang-bidang kehidupan pokok dalam masyarakat dengan cara kekerasan atau paksaan. Maksudnya adalah untuk menghancurkan atau menguasai pusat-pusat kekuasaan di bidang-bidang kehidupan. Biasanya cara-cara ini tidak dapat bertahan lama, karena pada suatu saat pasti timbul reaksi yang akan menghancurkan kekuasaan yang ada, selain bahwa kekuasaan dengan tipe demikian tidak akan bertahan lama, karena penguasa juga mempunyai batas-batas kemampuan akan kekuatannya.

H. Hakikat Wewenang (Authority)

Sebagaimana halnya dengan kekuasaan, maka wewenang juga dapat dijumpai di mana-mana, walaupun tidak selamanya kekuasaan dan wewenang di satu tangan. Dengan wewenang, atau dalam istilah umum disebut sebagai authority atau legalized power, dimaksudkan suatu hak yang telah ditetapkan dalam tata tertib sosial untuk menetapkan kebijakan, menentukan keputusan-keputusan mengenai masalah-masalah penting dan untuk menyelesaikan pertentangan-pertentangan; dengan perkataan lain, seseorang yang memiliki wewenang bertindak sebagai orang yang memimpin atau membimbing orang banyak; apabila orang membicarakan tentang wewenang maka yang dimaksud adalah hak yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang.

Kewenangan (authority) adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan. Kewenangan digunakan untuk mencapai tujuan pihak yang berwenang. Karena itu, kewenangan biasanya dikaitkan dengan kekuasaan. Namun, kekuasaan tidak selalu berupa kewenangan. Kedua bentuk pengaruh ini dibedakan dalam keabsahannya. Kewenangan merupakan kekuasaan yang memiliki keabsahan (legitimate power), sedangkan kekuasaan tidak selalu memiliki keabsahan (Ramlan Surbakti, 2010).

I. Tipe-tipe Wewenang

Ada beberapa tipe wewenang yang diketahui secara umum, yaitu:

  1. Wewenang Kharismatis, merupakan wewenang yang didasarkan pada kharisma, yaitu suatu kemampuan khusus (pembawaan dan aura positif) yang ada pada diri seseorang.
  2. Wewenang Tradisional, merupakan wewenang yang bukan karena mempunyai kemampuan-kemampuan khusus, tetapi karena mempunyai kekuasaan dan wewenang yang telah turun menurun dan bahkan menjiwai masyarakat.
  3. Wewenang Rasional (Legal), merupakan wewenang yang didasarkan pada sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat.
  4. Wewenang Resmi dan Tidak Resmi. Wewenang resmi bersifat sistematis, diperhitungkan, dan rasional. Biasanya pada kelompok besar yang tetap. Wewenang tidak resmi bersifat spontan, situasional dan didasarkan pada faktor saling mengenal. Dalam masyarakat kecil, wewenang tidak resmi dapat menjadi resmi apabila terlalu seringnya terjadi pertikaian antar anggota.
  5. Wewenang Pribadi dan Teritorial. Wewenang pribadi sangat tergantung pada solidarisan antar anggota. Wewenang territorial, yaitu dimana tempat tinggal memegang peranan yang sangat penting. Yang membedakan keduanya adalah timbul dari sifat dan dasar kelompok-kelompok sosial tertentu.
  6. Wewenang Terbatas dan Menyeluruh. Wewenang tidak mencangkup semua bidang atau sector kehidupan, terbatas pada salah satu sector saja. Wilayah luas bidang terbatas. Contohnya, menteri pendidikan, hanya membahas bidang pendidikan. Wewenang menyeluruh adalah suatu wewenang yang tidak dibatasi oleh bidang-bidang kehidupan tertentu.

J. Hubungan dan Peran Kekuasaan dan Wewenang dalam Masyarakat

Kekuasaan memiliki hubungan atas-bawah menurut sarana paksaan fisik dan kekayaan, karena yang memiliki sarana kekuasaan lebih menentukan dari pada yang dipengaruhi. Sedangkan hubungan bawah-atas, yang dipengaruhi lebih menentukan dari pada yang mempengaruhi, karena yang mempengaruhi harus mendapat persetujuan dari yang dipengaruhi. Kewenangan ditentukan oleh yang memimpin, sebab ia dapat menyuruh masyarakat untuk patuh dan menaati peraturan yang dibuatnya.

Kekuasaan dan wewenang menjadi fakta sosial yang tidak terelakan bahkan masalah kekuasaan dalam masyarakat diatur dalam agama. Oleh sebab itu dalam setiap struktur masyarakat kekuasaan dan wewenang pasti ada baik yang diatur dalam kehidupan formal maupun secara tradisional. Manusia selain sebagai makhluk Politik manusia juga paling terkenal sebagai makhluk sosial yang artinya manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Untuk itu peran pemimpin atau pern kekuasaan karena manusia itu bermasyarakat atau hidup dilingkungan orang banyak. Biasanya tipe-tipe wewenang akan sering dijumpai dalam kehidupan masyarakat, walaupun mungkin hanya salah satu bentuk yang tampak menonjol; dengan semakin populernya sistem demokrasi pada zaman sekarang ini, maka wewenang tradisional yang diwujudkan dengan pola kekuasaan yang turun temurun dari orang tua kepada anak, kelihatannya semakin berkurang; di dalam suatu masyarakat yang mengalami perbahan-perubahann secara cepat, mendalam dan meluas, wewenang kharismatik mendapat kesempatan tampil ke massa; dalam keadaan yang demikian tradisi kurang mendapat penghargaan yang tinggi dari masyarakat.

 

REFERENSI

Aditya, Riza. 2012. Konsep dan Tipe Kekuasaan. (online). (http://rizaaditya.com/). Diakses pada hari Minggu tanggal 26 April 2015.

Grusky, David B.ed. 1994. Social Stratification, Class, Race And Gender; Boulder-San Fransisco-Oxford: Westview Press.

Horton, Paul B.- Hunt, Chester L. 1992. Sosiologi, (terj.). edisi keenam, Jakarta: Penerbit Erlangga.

Johnson, Doyle Paul. 1986. Teori Sosiologi Klasik Dan Modern, terj. Jilid 1 – 2. Jakarta: PT Gramedia Indonesia.

Nasikun. 1993. Sistem Sosial Indonesia, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Ria. 2013. Kekuasaan Menurut French and Raven. (online). (http://riapunya.blogspot.com/). Diakses pada hari Minggu tanggal 26 April 2015.

Soekanto, S. 1998. Sosiologi Suatu Pengantar; Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.

___________. 1983. Beberapa Teori Sosiologi Tentang Sturktur Sosial, Jakarta: CV Rajawali.

Soemardjan, S. 1974. Setangkai Bunga Sosiologi; Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Surbakti, Ramlan. 2010. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Terimakasih atas kunjungan Anda. Kritik dan saran dapat disampaikan pada kotak komentar, ya! Silakan tinggalkan komentar Anda dengan sopan.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s